.:: SHADOW OF HEISEI ::.


HAM di Indonesia…
November 12, 2008, 10:44 pm
Filed under: Uncategorized

 

PELAKSANAAN HAM DAN MASALAH YANG DIHADAPINYA 

 

1.                 Pengertian HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasar.

 

HAM bersifat kodrati, semua manusia memilikinya dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa definisa HAM, sebagai berikut ;

a.       HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ( Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia).

b.      HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jadi, manusia memilikinya karena ia manusia (Franz Magnis-Suseno).

c.      HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne).

d.      HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, bersifat universal dimana hak tersebut dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak Negara di dunia (C. de Rover).

e.      HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                 Pelaksanaan HAM

Untuk menjamin peningkatan, pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai, adat-istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dicanangkanlah RAN-HAM (Rencana Aksi Nasional). RAN-HAM ini merupakan esensi, kristalisasi dan sistematisasi dari seluruh program pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah sendiri maupun dari masyarakat Indonesia.

 

RAN-HAM berisi empat rencana pokok yang akan dilaksanakan untuk memajukan perlindungan HAM di Indonesia yaitu: pertama, ratifikasi delapan kovenan dan konvensi pokok HAM dalam lima tahun; kedua, penyebarluasan (diseminasi) dan pendidikan HAM; ketiga, pelaksanaan HAM, khususnya hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights); dan keempat, pelaksanaan perangkat internasional HAM yang telah disahkan oleh Indonesia.

 

RAN-HAM harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, semua golongan dan lapisan masyarakat. Dimana pelaksanaannya mencakup dimensi yang lebih luas yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif; seluruh lapisan dan golongan di dalam masyarakat. Pemajuan HAM merupakan tanggung jawab semua, maka setiap orang harus mengetahui HAM. Oleh sebab itulah tugas penyebarluasan dan pendidikan menjadi sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat sadar atas hak-haknya dan mengetahui tanggung jawabnya.

 

Karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka hukum harus ditegakkan agar setiap pelanggaran terhadap HAM tidak terlepas dari jangkauan hukum

 

Kegiatan RAN-HAM haruslah instansi-instansi terkait dan KOMNAS HAM. Namun dalam prakteknya pelaksanaan RAN-HAM hanya dilakukan secara sporadic di beberapa lembaga Pemerintah yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah HAM dengan menggunakan anggaran seadanya di instansi-instansi masing-masing. Akibatnya pelaksanaan RAN-HAM tidak serempak dan tidak merata. RAN-HAN belum mendapat perhatian memadai di instansi-instansi pemerintah, sehingga RAN-HAM belum menyentuh pejabat-pejabat di pusat maupun daerah.

 

 

 

 

 

3.                 Masalah yang Dihadapi dalam Penegakan HAM

Terdapat dua tantangan(masalah) utama dalam penegakan HAM, yaitu :

a.       belum terciptanya pemerintahan yang memiliki komitmen kuat terhadap upaya penegakan HAM dan mampu melaksanakan kebijakan HAM secara efektif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

b.      Masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.

 

 

Tantangan atau masalah lain dalam penegakan HAM, yaitu :

a.       rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan dan lembaga-lembaga penegak hukum.

b.      Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada diantara mereka.

c.      Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan ataupun kelompok masyarakat yang dianggap minoritas.

d.      Budaya foedal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak mampu bersikap tegas dalam menindak berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjabat atau tokoh masyarakat.

e.      Desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah potensial memunculkan berbagai pelanggaran HAM pada tingkat lokal.

f.       Dalam beberapa tahun terakhir perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada persoalan korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus HAM.

g.      Kurangnya kerja sama antarinstansi yang berhubungan dengan HAM dalam pelaksanaan HAM.

 

 

 


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: